Soal Sport Center, Pemprov Diminta Bentuk Tim Khusus

KOTASERANG, SNOL–Wakil Ketua II DPRD Provinsi Banten Ali Zamroni meminta Pemprov untuk membentuk tim khusus terhadap minat investor asal Tiongkok untuk membiayai sport center. Menurut politisi asal Partai Gerindra ini, langkah itu perlu dilakukan agar pembangunan proyek bernilai triliunan itu bisa teren­cana dan terlaksana dengan sempurna.

“Kami telah paham, proposal penga­juan kerja oleh investor Tiongkok, sudah sampai ke Pak Gubernur. Wajib ada tim khusus tentang kajian investor itu,” ka­tanya, Selasa (6/2). Menurut politisi asal Dapil Tangerang ini, keinginan Pemprov Banten untuk membangun sport center merupakan sesuatu yang biasa. Ia juga berharap Pemprov konsisten pada tujuan dan rencananya itu. “Jangan plin-plan,” tukasnya. Pengajuan kerja sama dari in­vestor patut diperhitungkan. Pasalnya, dengan kemampuan APBD Banten yang sangat minim dan biaya pembangunan sport center yang tinggi, sangat nyata dana segar dibutuhkan.

“APBD terbatas, uang Rp 11 trilun itu separuh untuk belanja tidak langsung dan separuh lagi baru untuk kegiatan.

Terhadap keputusan itu jelas kita membutuhkan dana segar, baik dari pihak ketiga ataupun semacamnya. Berharap ketika pemprov memutuskan itu harus jawaban (berdasarkan) kajian,” katanya.

Kajian nantinya, kata dia, harus bisa menggali semua kemungki­nan yang muncul baik terhadap penolakan atau penerimaan ker­ja sama dari investor. Dari infor­masi yang diterimanya, investor asal Tiongkok itu siap menyedia­kan dana hingga triliunan untuk pembangunan sport center. Ke­mudian, DPRD tentunya harus juga dilibatkan mengingat para wakil rakyat itu memiliki fungsi budgeting atau penganggaran.

“Kita acuannya Jakabaring (kawasan sport center di Provinsi Sumatera selatan,red) dan Bandung itu sangat bagus. Bah­kan investor itu informasinya sudah melobi pemerintah pusat. Kami tidak mau tersandera juga, harus ada kajian pengembalian­nya berapa tahun? Membebani APBD atau tidak?” ungkapnya.

Meskipun pada akhirnya pengajuan kerja sama tersebut ditolak, Ali meminta Pemprov bisa konsisten terhadap rencana pembangunan. Penganggaran sport center harus berkelanju­tan sehingga proyek tersebut tidak mangkrak. “Anggaran be­sar, pemerintah harus punya rencana yang betul-betul terjad­wal. Murni 2018 Rp 80 miliar, pe­rubahan ada penambahan atau tidak? Terus kontinyu 2019 dan seterusnya. Tahun ini dianggar­kan tapi dua tahun kemudian berhenti dulu, enggak bisa ka­lau seperti itu,” paparnya. Ali berharap, pembangunan jangka panjang seperti sport center tidak menjadi polemik ketika terjadi pergantian kepemimpi­nan. Menurutnya, kebijakan pemimpinan lama cenderung dievaluasi oleh kepemimpinan yang baru.

“Melanjutkan atau memper­baiki, yang jelek diperbaiki ka­lau yang bagus diterusin dong. Jangan cari popularitas lalu semua dibabat. Berharap di­laksanakan dengan baik agar tidak ada masalah. Apalagi lagi sebelum pembangunan dimulai kita minta izin dulu ke KPK,” tu­turnya.

Sementara itu Gubernur Ban­ten Wahidin Halim mengaku da­lam pembangunan sport center pihaknya akan fokus terlebih da­hulu pada pembangunan stadi­on sepak bola. Sedangkan venue lainnya akan dibangun secara bertahap. “Pokoknya pada masa yang akan datang Banten terbaik dalam event pekan olahraga na­sional. Apa kita bisa? Bisa, untuk target tuan rumah PON kita ban­gun dulu (fasilitasnya). Pertama bangun stadion dulu,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebuah pe­rusahaan asal Tiongkok menga­jukan diri untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten terkait pembangunan sport cen­ter. Dalam pengajuannya, mer­eka menawarkan kerja sama government to business (G to B). Pembiayaan dan pembangunan terlebih dahulu dilakukan oleh perusahaan, sedangkan pemer­intah membayar beberapa ta­hun kemudian sesuai kesepaka­tan. (ahmadi/made)