JAKARTA,SNOL Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta semua menteri  tertib dalam mengajukan pendapat terkait kebijakan negara, termasuk dalam konteks megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

“Usul apapun pasti akan dibahas di Tim 7, jangan sendiri-sendiri, semua ada aturannya,” ujar Hatta di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Dia menyesalkan pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menekankan bahwa proyek JSS dengan anggaran Rp 200 triliun sebaiknya dibiayai oleh APBN dengan cara bertahap. Hatta katakan, usul itu semestinya disampaikan dalam rapat Tim 7 bukan disampaikan secara pribadi kepada publik.

Tim 7 terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kalau mau usul di rakor tim 7. Usul apapun dibahas di tim 7, bebas kok, kita demokrasi, semua ada argumennya,” jelasnya.

Dahlan menganggap APBN kuat dan bisa menanggulangi biaya JSS, sementara Hatta berharap mudah-mudahan orang Indonesia Timur tidak protes karena begitu mudah membuat proyek besar di Barat dengan APBN.

“Wong bikin jembatan susah, bikin waduk susah,” sindir Hatta.

“Kalau sudah dibentuk tim 7 bahaslah di situ. Tertib dalam rapat, saya sebagai ketua tim 7. Usulan itu harus resmi,” tambahnya.(ald/rmol)