Skema Dampak Bencana Buram

CILEGON, SNOL – Langkah pe­merintah dalam penanganan bencana, terutama penanganan dampak ikutan jika benar terjadi Gempa atau Tsunami, dinilai masih belum terstruktur dengan baik. Hal tersebut dinilai pent­ing, mengingat dampak ikutan pasca bencana juga perlu dian­tisipasi.

Kasi Mitigasi Bencana Direk­torat Pendayagunaan Pesisir pada Ditjen Pengelolaan ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Abdul Muhari mengatakan, bahaya bencana bukan saja jika gempa atau tsunami itu terjadi. Namun, dampak ikutan pasca bencana juga perlu diperhatikan pemer­intah karena hal itu juga dinilai penting untuk diantisipasi.

“Bahaya bencana tidak hanya dampak gempa dan tsunami, tapi ada pula dampak ikutan atau collateral disaster,” ungkap Muhari, ketika menjadi nara­sumber dalam seminar Urgensi Analisisi Risiko Tsunami Untuk Critical Infrastruktur Dalam Menunjang Zona Kebencanaan di Kawasan Industri dan Perko­taan, di ruang rapat Bappeda Ci­legon, kemarin.

Ia menyatakan, dampak iku­tan bencana memiliki porsi ba­haya yang tidak berbeda ketika bencana terjadi. Langkah pen­anganan kondisi pasca bencana, kata Muhari, seperti kerusakan berat pada industri yang imp­likasinya pada pencemaran lingkungan masyarakat masih belum terencana dengan baik.

“Ketika ada tsunami, bukan hanya infrastruktur yang rusak. Tetapi bisa jadi tanki berisi bah­an kimia ikut rusak dan mence­mari lingkungan. Di Indonesia, jika zat kimia terpapar hingga lingkungan warga, itu belum dipikirkan,” terang Muhari.

Secara garis besar di Indone­sia, Pemerintah hanya memi­liki program tanggap darurat. Namun, upaya untuk memper­baikk lingkungan dinilai belum terencana secara terstruktur.

“Kalau ada kebocoran zat kimia, upaya merestorasi ling­kungan kan butuh uang banyak. Jika itu terjadi, pihak perusahaan pastinya akan lebih mendahulu­kan perbaikan internal pabrik. Sementara negara pun tidak bisa bertindak cepat. Karena un­tuk mengalokasikan anggaran, harus melalui prosedur usulan anggaran dan ketuk palu APBN atau APBD,” papar Muhari.

Apabila dibandingkan den­gan negara lain, salah satu yang dicontohkan negara Jepang, penanganan dampak ikut te­lah terencana. Pemerintah Jepang, telah bekerjasama den­gan perusahaan asuransi untuk merestorasi dampak pengikut bencana. Ia menyarankan, agar langkah tersebut dapat diikuti oleh pemerontah indonesia ter­masuk di Cilegon. “Perusahaan akan menggunakan anggaran dari asuransi untuk melakukan restorasi lingkungan yang terce­mar.,” pungkas Muhari.

Sementara, Kepala Badan Pen­anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilegon Rasmi Widyani mengatakan, jika pihaknya menerapkan skema pra ben­cana, tanggap darurat dan pasca bencana.(nal/eky/bnn)